Anies: Negara Harus Dikembalikan Menjadi Negara Hukum

November 23, 2023 Adminn

Dalam acara Gagas RI yang disiarkan Kompas TV pada Rabu (22/11/2023), Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) mengatakan, jika penguasa bisa mengganti-ganti hukum maka negara tersebut bukan negara hukum, melainkan negara kekuasaan.

“Kalau penguasa bisa menggonta-ganti hukum, maka itu namanya negara kekuasaan, bukan negara hukum. Kita harus kembalikan itu semua,” kata Anies.

Menurut Anies, negara Indonesia saat ini sudah menjadi negara kekuasaan. Oleh karena itu, Ia menekankan agar negara Indonesia harus tetap menjadi negara hukum dan tidak boleh berubah menjadi negara kekuasaan.

Anies juga mengatakan, jika kondisi negara Indonesia sudah mulai didominasi kekuasaan maka harus dikembalikan menjadi negara hukum.

“Negeri ini (Indonesia) tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Jadi harus dikembalikan menjadi negara hukum,” ujarnya.

Anies juga menjelaskan perbedaan dari negara hukum dan negara kekuasaan secara singkat pada kesempatan tersebut. Negara hukum mengatur kekuasaan sedangkan negara kekuasan mengatur hukum.

“Apa bedanya negara hukum dengan negara kekuasaan ? Negara hukum mengatur kekuasaan. Tapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan mengatur hukum. Kita tidak boleh kekuasaan yang mengatur hukum,” Jelas Anies.

Calon presiden nomor urut 1 ini melanjutkan, jika hukum dikembalikan fungsinya maka bisa mengatur kekuasaan dan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada negara. Menurutnya kepercayaan adalah salah satu moral demokrasi.

“Dalam sebuah demokrasi, pilarnya adalah trust. Kepercayaan. Untuk negara nondemokrasi, pilarnya adalah rasa takut. Bila ada sebuah negara rakyatnya punya rasa takut, tokoh-tokohnya punya rasa takut, maka di situ sebetulnya bukan demokrasi, tapi nondemokrasi,” jelas Anies.

“Tapi bila demokrasi tidak ada rasa takut, justru yang ada adalah kepercayaan. Nah, ketika negara tidak lagi dikendalikan hukum, tapi sebaliknya maka kepercayaan rakyat akan menurun dan kita akan merasakan kualitas demokrasi yang berubah,” tambahnya.